POLITIK ORDE BARU
ORDE BARU
Kamu
pastinya sudah nggak asing dong ketika mendengar kata ‘Orde Baru’? Ya, Orde
Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar
informasi aja nih Squad, jadi yang memberi nama orde lama itu adalah
pemerintahan orde baru, padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu, Ia
lebih suka disebut orde revolusi. Nah, pada artikel ini kita akan
memelajari kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru. Yuk
simak biar pengetahuan kamu lebih banyak lagi.
“Orde
berasal dari kata latin ordo. Ordo adalah susunan, aturan, deretan, serta
ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diatur menurut suatu hokum/prinsip/ide
tertentu”
KEHIDUPAN
POLITIK ORDE BARU
Kalau kita
bicara soal orde baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya,
orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar.
Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh
cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan
politik maupun kebijakan ekonomi.
Kebijakan
politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam
negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan
kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang
menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah,
kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.
Kebijakan
Politik Dalam Negeri
1.
Pelaksanaan pemilu 1971
Pemilu yang
sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada
tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde
lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu
peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan
pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.
2.
Penyederhanaan partai politik
Penyederhanaan
partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu:
a.
Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) gaubungan dari NahdatulUlama, Parmusi, Perti, dan PSII
b.
Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katholik,
Partai Murba, IPKI, Parkindo.
c.
Golongan Karya
(Golkar)
3.
Dwifungsi ABRI
Dwifungsi
ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai
kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk
mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki
wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada
masa Orde Baru sangat dominan.
4.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)
Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan
untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila.
Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan
dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil.
Kebijakan
Politik Luar Negeri Indonesia antara lain
1.
Indonesia kembali menjadi anggota PBB
Pada saat
Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari
pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik
dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota
PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia
resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.
2.
Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan
hubungan dengan Tiongkok
Pada tahun
1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk
memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara
Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun
Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan
diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada
tanggal 2 Juni 1966.
3.
Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional
Indonesia
mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan
beberapa upaya, yaitu:
a.
Turut serta dalam
pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN
b.
Mengirimkan kontingen
Garuda dalam misi perdamaian .
c.
Ikut berperan dalam
KTT Non-Blok
d.
Berperan dalam
Organisasi Konferensi Islam (OKI)
KEHIDUPAN
EKONOMI
Pemerintahan
orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam
memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.
a.
Pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi
b.
Pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanyan keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia
c.
Stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis
Bukan tanpa
dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang
sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah,
beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah:
1.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Pada April
1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang
bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan
sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.
a.
Repelita I (1 April 1969-31
Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan,
perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi
berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%.
Namun,
kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan
golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka
Lima Belas Januari (Malari).
b.
Repelita II (1 April 1974 - 31
Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku.
c.
Repelita III (1 April 1979-31
Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan
pada azas pemerataan, yaitu:
·
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
·
Pemerataan kesempatan
memperoleh kesehaan dan pelayanan
·
Pemerataan pembagian
pendapatan
·
Pemerataan kesempatan
kerja
·
Pemerataan kesempatan
berusaha
·
Pemerataan kesempatan
berpartisipasi dalam pembangunan
·
Pemerataan penyebaran
pembangunan
·
Pemerataan memperoleh
keadilam
d.
Repelita IV (1 April 1984 - 31
Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan
dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
e.
Repelita V (1 April 1989-31
Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada
pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu
menghasilkan mesin-mesin sendiri.
f.
Repelita VI dimulai pada tahun
1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan
peningkatan sumber daya manusia.
2.
Revolusi Hijau
Revolusi
Hijau pada dasarnya adalah suatu
perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara
modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya
dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:
a.
Intensifikasi, yaitu penelitian,
pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang
ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program
Panca Usaha Tani yang terdiri dari:
·
Pemilihan dan
penggunaan bibit atau varietas unggul
·
Pemupukan yang cukup
·
Pengairan yang cukup
·
Pemberantasan hama
secara intesif
·
Teknik penanaman yang
baik
b.
Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan
pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;
c.
Diversifikasi (keanekaragaman
usaha tani);
d.
Rehabilitasi (pemulihan daya
produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis).
Sekarang
kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru? Meskipun
kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting
yang terjadi pada masa orde baru. Nah terjadinya reformasi, itu karena pengaruh
dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan Squad. Oleh karena itu,
memelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting. Karena antara satu
dengan yang lainnya saling berkaitan.
Comments
Post a Comment