Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Sikap Belanda Terhadap Kemerdekaan Indonesia

Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Sikap Belanda Terhadap Kemerdekaan Indonesia

(Sumber gambar : www.wikipedia.com)

Meski saat itu Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia, namun pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang menjadi penyemangat rakyat Indonesia semakin gigih mengusir para penjajah. Di sisi lain, kecaman dunia terhadap Belanda yang berusaha meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan mengalir deras. Akibat kecaman itu, digelarlah Konferensi Meja Bundar (KMB). Akhirnya, ditempuh jalur perundingan diplomatik, mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen. Yang paling menentukan adalah perundingan terakhir bertajuk Konferensi Meja Bundar.

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag (Belanda). KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, juga perjanjian Roem-Roijen. Dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka, bersedia mengikuti KMB. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani. Isi dari KMB adalah sebagai berikut:

1.      Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

2.      Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

3.      Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

4.      Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.

5.      Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.

6.      Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Konferensi Meja Bundar tidak berjalan lancar. Terdapat beberapa masalah yang terbilang sulit untuk dipecahkan. diantaranya adalah:

1.      Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan.

2.      Masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula

3.      Masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia-Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia-Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 23 November 1949, Moh. Hatta berangkat ke Belanda memimpin deegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan ini akan dilangsungkan secara bersamaan baik di Indonesia maupun di Belanda dengan sebuah upacara pada 27 Desember 1949. Di Belanda, upacara penandatanganan penyerahan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Kerajaan Belanda.

Para penandatangan yang hadir adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A. M. J. A. Sassen, Mohammad Hatta. Di jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil tinggi mahkota A. H. J. Lovink secara bersama-sama juga menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Pada tanggal yang sama juga di Yogyakarta dilakukan juga penyerahan kedaulatan dari Republi Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Setelah penadatanganan, Presiden Sukarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah hampir selama 4 tahun ditinggalkan, Jakarta sekarang kembali menjadi Ibu kota Republik.


Comments

Popular posts from this blog

Kerajaan-Kerajaan Maritim di Indonesia Pada Masa Hindu-Budha (SEJARAH PEMINATAN KLS XI IPS)

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA PADA TAHUN 1948 - 1965

ABAD PENCERAHAN