KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH  ORDE BARU

1.       Bidang Pendidikan :

·         Pembangunan sekolah dasar Inpres (SD Inpres) di seluruh pelosok Indonesia.

·         Meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran.

·         Mencanangkan program wajib belajar 6 tahun kemudian wajib belajar
9 tahun.

·         Memberikan program bantuan beasiswa di antaranya melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

·         Pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar.

 

2.       Bidang Kesehatan

·         Mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

·         Mengembangkan program pos pelayanan terpadu (posyandu).

·         Mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk.

 

3.       Bidang Ekonomi

a.       Peningkatan Peran BUMN

·         Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN

·         Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas, dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN

 

b.       Perluasan Kesempatan Kerja

·         Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah.

·         Pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI). Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai bidang di desa-desa.

c.       Delapan Jalur Pemerataan

·         Pemerataan  pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.

·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

·         Pemerataan pembagian pendapatan

·         Pemerataan kesempatan kerja

·         Pemerataan kesempatan berusaha

·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khusunya bagi generasi muda dan kaum wanita

·         Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air

·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

 

4.       Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru

·         Demokrasi pada masa Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila.

·         Demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS.

·         Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.

·         Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM dan partai politik).

·         Pemerintah mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kerajaan-Kerajaan Maritim di Indonesia Pada Masa Hindu-Budha (SEJARAH PEMINATAN KLS XI IPS)

Image
A.    Kerajaan-Kerajaan Maritim di Indonesia Pada Masa Hindu-Budha (Sumber: www.wikipedia.com) Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Di Indonesia, kerajaan-kerajaan maritim sempat berjaya di masanya. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia banyak yang awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Tercatat kerajaan maritim Hindu-Budha yang pernah menetap dan menguasai sebagian wilayah Indonesia. Di artikel kali ini, kita akan membahas kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Budha tersebut. 1.     Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 SM di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti 7 yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa. Prasasti 7 yupa menceritakan tentang raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kutai, yai...
Read more

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA PADA TAHUN 1948 - 1965

Image
Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri (C.S.T. Kansil, 2005)   TUJUAN PEMBELAJARAN  Setelah mempelajari uraian ini ,diharapkan peserta didik dapat : 1. Menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965.  2. Mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. 3. Mengambil hikmah dar berbagai ancaman disintegrasi bangsa yangpernah terjadi di Indonesia ,khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga 1965. HIKMAH DAN ARTI PENTING Mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional  merupakan hal yang sangat penting, agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan. Mengapa sampai timbul perpecahan , mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang c...
Read more

ABAD PENCERAHAN

  ABAD PENCERAHAN Abad Pencerahan  atau  Zaman Pencerahan  ( bahasa Inggris :  Age of Enlightenment  ;  bahasa Jerman :  Aufklärung ) adalah suatu masa di sekitar  abad ke-18  di  Eropa  yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran  ilmiah . Ideologi  Sekularisme  menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa. Semangat ini kemudian ditularkan pula kepada  koloni-koloni  Bangsa Eropa di  Asia , termasuk  Indonesia , walaupun Indonesia bukan negara yang berpaham  Sekularisme . Contoh nyatanya adalah pendirian  Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen  ( Museum Gajah ), suatu perhimpunan untuk menelaah ditinjau dari riset-riset ilmiah. Zaman Pencerahan terjadi sekitar tahun 1687...
Read more