Dampak Perang Dingin terhadap Politik dan Ekonomi Global, Serta Peran Aktif Indonesia Dalam Perang Dingin

 B. Dampak Perang Dingin terhadap Politik dan Ekonomi Global, Serta Peran Aktif Indonesia Dalam Perang Dingin

Peran Indonesia Dalam Perang Dingin:

Perang dingin terjadi pasca perang dunia kedua, dimana dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan paham atau ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin yang menolak dorongan untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut, begitupun Indonesia. Adapun keterlibatan Indonesia dalam perang dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting diantaranya; Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, Pengiriman Pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda.

1.       Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya konferensi Colombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca perang dingin. Indonesia mengupayakan adanya Konferensi seluruh Asia-Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28-31 Desember. Konferensi ini diadakan pada 18 -24 April 1995 di gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut kemudian menyepakati Dasasila Bandung yang menjadi dasar pembentukan gerakan Non-Blok.

2.       Gerakan Non-Blok (GNB)

Gerakan Non-Blok adalah salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan Non-Blok. Adapun peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok antara lain; Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan Gerakan Non-Blok, Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin Gerakan Non-Blok dan berhasil menggelar KTT X-GNB yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991.

3.       Pengiriman Pasukan Garuda

Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan perdamaian PBB). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di Negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959. Dimana, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan diantara negara-negara lainnya.

4.       Deklarasi Juanda

Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui Deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Djuanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu No.4 tahun 1960 dan melahirkan konsep “Wawasan Nusantara” agar diakui oleh negara lain.

Dampak Perang Dingin Bagi Indonesia:

Meluasnya peperangan yang melibatkan blok Barat dan Blok Timur dan sekutu-sekutunya tentu memiliki dampak bagi dunia, termasuk Indonesia. Lalu, dampak apa saja yang dirasakan Indonesia atas terjadinya perang dingin?

1.       Penerapan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1960, pada saat itu pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara yang berhaluan komunis.

2.       Pendirian Poros Jakarta Hanoi Pyongyang Phnom Penh, yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara Blok Timur.

3.       Kebijakan Ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme.

4.       Munculnya Reformasi, karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru

5.       Terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu berganting kepada barang impor.