Masa Reformasi 1998 – sekarang
Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang
normatif dan empirik.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur
sejarah politik di Indonesia, yaitu:
1.Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
2.Pemerintahan parlementer (1949-1959)
3.Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)
4.Pemerintahan orde baru (1965-1998)
5.Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)
6.Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa
reformasi (1998-sekarang):
Demokrasi Indonesia periode reformasi (1998-sekarang)
Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden pada Sidang Umum MPR
pada Maret 1998.
Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru
membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak
kunjung reda.
Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana
tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil.
Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.
Akibatnya pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden
Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik
baik dari luar maupun dalam negeri.
Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka
meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden.
Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh
mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya.
Lengsernya Soeharto
Tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa
mengambil alih Gedung DPR/MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis
lumpuh.
Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan
berbagai langkah. Seperti perombakan (reshuffle) kabinet dan membentuk Dewan
Reformasi.
Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan
berhenti sebagai Presiden.
Dengan menggunakan UUD 1945 pasal 8, Soeharto segera mengatur agar
Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung.
Karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih
gedung DPR.
Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke BJ Habibie.
Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia.
Kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan
Presiden BJ Habibie mampu bertahan selama satu tahun kepeminpinan
Comments
Post a Comment